Permendagri Nomor 30 Tahun 2009

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  30  TAHUN 2009

 

TENTANG

 

PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat;

Mengingat    :  1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Camat atau sebutan lain, adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  2. Calon Camat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Camat.
  3. Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat yang selanjutnya disebut Diklat Camat, adalah pendidikan yang bersifat teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang pemerintahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

BAB  II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

 

Pasal 2

Diklat Camat dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan daerah yang profesional.

Pasal 3

Diklat Camat bertujuan untuk:

  1. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk  melaksanakan tugas Camat yang dilandasi dengan  kepribadian dan etika pegawai negeri sipil;
  2. memantapkan sikap dan semangat pengabdian Camat yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
    1. membentuk Camat yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
    2. membentuk/mempersiapkan Camat yang mampu berperan sebagai mediator, motivator, dan fasilitator pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Pasal 4

Sasaran Diklat Camat untuk terciptanya kesamaan pola pikir, pola tindak, dan keselarasan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB  III

PESERTA DAN PERSYARATAN

 

 

 

Pasal 5

(1)  Diklat Camat diikuti oleh Calon Camat.

(2)  Calon Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

  1. Pegawai  Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat tetapi tidak memiliki ijazah Diploma/Sarjana pemerintahan dan belum bertugas di desa, kelurahan dan kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun;
  2. pernah atau sedang menduduki jabatan struktural eselon IV; dan
  3. diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB  IV

PENYELENGGARAAN

 

Pasal 6

(1)  Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Diklat Camat.

(2)  Pelaksana Diklat Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

  1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri;
  2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Regional; dan/atau
  3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.

(3)  Pelaksanaan Diklat Camat dapat bekerjasama dengan lembaga diklat pemerintah lainnya.

(4)  Pelaksana Diklat Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, melaksanakan Diklat Camat setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri

(5)  Waktu pelaksanaan Diklat Camat  selama 600 jam pelajaran.

BAB V

MATERI PEMBELAJARAN

 

Pasal 7

(1)  Materi pembelajaran Diklat Camat meliputi:

  1. pengetahuan dasar pemerintahan;
  2. keterampilan teknis pemerintahan; dan
  3. kepribadian kepamongprajaan.

(2)  Persentase materi pembelajaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), meliputi :

  1. 20% (dua puluh persen)  pengetahuan dasar pemerintahan;
  2. 50% (lima puluh persen) keterampilan teknis pemerintahan; dan
  3. 30% (tiga puluh persen) kepribadian kepamongprajaan.

 

BAB VI

EVALUASI  PEMBELAJARAN 

 

Pasal 8

(1)  Setiap akhir pelaksanaan Diklat Camat dilakukan evaluasi pembelajaran oleh pelaksana.

(2)  Evaluasi  pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

  1. aspek pengetahuan dasar pemerintahan;
  2. aspek keterampilan teknis pemerintahan; dan
  3. aspek kepribadian kepamongprajaan.

(3)  Peserta yang memperoleh hasil evaluasi kurang dari 60 (enam puluh) dinyatakan tidak lulus.

BAB VII

STTP, SERTIFIKAT, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

 

Pasal 9

(1)  Peserta Diklat Camat yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan (STTP) dan sertifikat.

(2)  STTP ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.

(3)  Sertifikat ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri.

(4)  Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bukti bahwa peserta telah memiliki kompetensi sebagai Camat.

Pasal 10

(1)  Peserta Diklat Camat yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikategorikan dengan predikat:

  1. cukup memuaskan;
  2. memuaskan; dan
  3. sangat memuaskan.

(2)  Peserta Diklat Camat yang dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan diberikan tanda penghargaan WICAKSANA AMONG PRAJA.

(3)  STTP dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menjadi syarat pengangkatan dalam jabatan Camat.

Pasal 11

Peserta Diklat Camat yang tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diberikan kesempatan mengikuti Diklat Camat 1 (satu) kali.  

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASCA PENDIDIKAN

 

Pasal 12

(1)  Pemantauan alumni dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(2)  Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

  1. Sekretariat Jenderal, Departemen Dalam Negeri;
  2. Inspektorat Jenderal, Departemen Dalam Negeri;
  3. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
  4. Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Dalam Negeri; dan
  5. Deputi Bidang Kompetensi Jabatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(3)  Pemantauan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

  1. penempatan alumni;
  2. pemantauan kinerja; dan
  3. kesesuaian materi pendidikan dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 13

(1)  Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri berkoordinasi dengan Deputi Bidang Kompetensi Jabatan Badan Kepegawaian Negara mengevaluasi penempatan alumni.

(2)  Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri mengevaluasi kinerja Camat.

(3)  Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri mengevaluasi kesesuaian materi pendidikan dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan paling kurang setelah 1 (satu)  tahun selesai pendidikan.

BAB  IX

PENGAWASAN

 

Pasal 15

(1)  Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota atau Badan Pengawas Daerah atau sebutan lain melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

(2)  Bentuk dan mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 16

(1)  Bagi Camat yang tidak berlatar belakang pendidikan Diploma/Sarjana pemerintahan wajib mengikuti Diklat Camat.

(2)  Materi pembelajaran Diklat Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

  1. pengetahuan dasar pemerintahan;
  2. keterampilan teknis pemerintahan; dan
  3. kepribadian kepamongprajaan.

(3)  Pelaksanaan Diklat Camat bagi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun anggaran berikutnya setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

(4)  Peserta Diklat Camat bagi Camat yang lulus diberikan STTP dan Sertifikat.

(5)  STTP ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.

(6)  Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri.

(7)  Waktu pelaksanaan Diklat Camat bagi Camat selama 300 jam pelajaran.

(8)  Prosentase materi pembelajaran, nilai kelulusan, dan predikat kelulusan mengacu pada pelaksanaan Diklat Camat bagi Calon Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 17

Camat peserta Diklat Camat yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan mengikuti Diklat Camat 1 (satu) kali.  

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 18

(1)  Materi pembelajaran Diklat Camat bagi Calon Camat dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 16 ayat (2) dijabarkan dalam:

  1. mata ajaran;
  2. kurikulum;
  3. silabi; dan
  4. modul.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai mata ajaran, kurikulum, silabi, dan modul Diklat Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal  7 Juli 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

 

ttd

 

H. MARDIYANTO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s