Anomali Koordinasi dalam Birokrasi

Pembahasan ini merupakan babak baru dalam koordinasi berpemerintahan sekaligus merupakan penyakit lama yang dialami birokrasi, karena sebagaimana yang telah kita sepakati bersama bahwa  konsep birokrasi harus bekerja dengan prinsip-prinsip; (1) akuntabilitas, (2) tranparansi, (3) keterbukaan, (4) peduli pada stakeholder, (5) kesetaraan, (6) efesiensi dan efektivitas, serta mendukung terhadap (7) visi strategis birokrasi, dimana pada akhirnya menciptakan Good Governanceyang mengarah kepada konsep Clean Governance.

Good Governancemenjungjung tinggi akuntabilitas yang utuh terkait struktur yang disepakati sebagai alur dari cara dan sistem bekerja. Kerucut kepentingan dan informasi yang disampaikan merupakan aliran yang harus bertahap melalui struktur yang dibangun tersebut.

Konsep Good Governance di atas, sangat tidak sejalan dengan konsep anomali koordinasi pemerintahan yang cenderung berjalan dengan cara potong kompas untuk mendapatkan dukungan instan, maupun secara kelompok untuk menjadi pahlawan, tanpa campur tangan struktur pemerintahan yang seharusnya mengetahui dan bertahap memahami informasi yang harus dikoordinasikan dengan santun dan sistematis dalam pilar-pilar demokrasi birokrasi kita.

Dalam sebuah acara televisi dalam negeri yang menayangkan perbincangan hangat terkait kisruh BUMN dan pernyataan menteri BUMN Dahlan Iskan, Akbar Faizal selaku anggota komisi III DPR RI menyatakan bahwa telah terjadi Anomali Koordinasi Pemerintahan, suatu struktur yang tak patuh dengan jenjang koordinasi yang seharusnya dilakukan serta efek jabatan yang dapat dapat dipengaruhi oleh ekses negatif sudut pandang pribadi dengan lugasnya mengesampingkan santun dalam koordinasi struktur pemerintahan.

Hal ini tidak saja terjadi dalam pemerintahan pusat saja, tapi merupakan anomali-anomali yang selama ini telah menjadi proses yang memperparah kondisi keterpurukan pengelolaan birokrasi pusat maupun di daerah.

Kita ambil sample anomali dalam birokrasi yang mungkin saja telah terjadi selama ini sebagai berikut :

  1. Seorang pejabat level low management pada birokrasi pemerintah daerah, yang hanya karena unsur kedekatan dan persamaan hobi bahkan hubungan darah dengan unsur level top management organisasi, menyebabkan dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya penyampaian data dan informasi sedikit banyak akan lebih melakukan potong kompas jalur koordinasi tanpa melalui level middle management yang pada akhirnya sedikit banyaktelahmenjadiakar-akar anomali koordinasi pemerintahan, dimana tidak dapat dibedakan lagi komitmen-komitmen organisasi yang dibangun antara Low, middle dan top management dalam organisasi birokrasi sehingga akan terjadi konflik yang berpengaruh terhadap harmonisasi internal organisasi.
  2. Kecamatan sebagaimana penjelasan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikemukakan bahwa Kecamatan Adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dan Daerah Kota. Oleh karena itu, camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota yang memiliki wewenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikannya. Camat merupakan garda terdepan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang diberi tugas atributif berupa pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan serta mendapatkan wewenang dari hasil Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Secara Delegatif. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenanganya, camat diharuskan melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan terhadap Desa/ kelurahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Namun lagi-lagi terjadi anomali dalam birokrasi dimana kepala desa menganggap peranan camat selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahan hanya melaksanakan tugas secara administratif saja, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kepala desa memandang sebelah mata posisi camat.

Pengelolaan pemerintahan yang masih dihinggapi penyakit kronis berupa KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) merupakan hal yang sampai detik ini menjadikan manusia sebagai pelaku birokrasi yang munafik dan gombal. Seperti halnya konsep demokrasi yang didasarkan kepada insting ketidakpercayaan, sehingga manusia berdemokrasi adalah manusia yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kemana arah itu berakhir. Keterbukaan dan transparansi birokrasi dewasa ini tidak didasarkan pada unsur kepercayaan dan keyakinan terhadap nilai-nilai kejujuran, yang pada akhirnya hal ini menjadikan chaos dan distrust birokrasi.

Berbeda halnya dengan agama, dimana agama diletakan atas dasar iman yang berarti percaya dan yakin terhadap konsep tentang tuhan, hari akhir, penciptaan alam semesta dan sebagainya walaupun penuh dengan absurditas yang jauh dari logika nalar manusia, namun dengan percaya dan yakin tersebut bertahap rahasia terbuka dan dibukakan untuk manusia.

Itulah makna kepercayaan dan keyakinan dimana sesuatu yang diawali dengan dua kata tersebut tidak akan menjadikan pertentangan dalam prosesnya, berbeda dengan demokrasi yang setiap alur dan sudutnya dipenuhi dengan prasangka dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan birokrasi, sehingga dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi membutuhkan high cost untuk menerapkan demokrasi sebenarnya.

2 thoughts on “Anomali Koordinasi dalam Birokrasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s